Selasa, 04/05/2010 - 18:52
CIREBON, (PRLM).- Almarhum Sultan Sepuh XIII, Dr. H. Maulana Pakuningrat, S.H ternyata pernah menolak tegas rencana pemerintah melelang harta karun yang ditemukan di Laut Jawa wilayah perairan Cirebon. Penolakan itu bahkan disampaikan melalui surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 April 2010.
"Sebelum jatuh sakit, almarhum (Sultan Sepuh:red) mengirim surat ke presiden. Intinya menolak tegas rencana pemerintah melelang harta karun yang ditemukan di perairan Cirebon. Sampai mangkatnya beliau, surat itu tidak pernah digubris oleh pemerintah. Malah sekarang pemerintah mau melelang," tutur Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, S.E yang kini menjadi Sultan Sepuh XIV kepada "PRLM", Selasa (4/5)Seperti diketahui, pemerintah hari Rabu (55) akan melelang 200 ribu item harta karun yang diambil dari dasar perairan Cirebon di Balai Lelang Negara di Jakarta. Hanya 900 item saja yang akan disimpan di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Surat penolakan itu merupakan pernyataan tertulis Sultan Sepuh XIII yang terakhir. Sampai wafatnya pada Sabtu (30/4), sikap tersebut tidak berubah. "Beliau bahkan berpesan kepada saya untuk melanjutkan penolakan tersebut," tutur Sultan Sepuh XIV yang mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini.
Pada akhir hidupnya, almarhum Sultan Sepuh XIII memberi perhatian khusus terhadap penemuan harta karun. Bahkan di tengah-tengah sakitnya, selama dalam perawatan, berkali-kali mempertanyakan nasib harta karun tersebut. "Sampai akhir hidupnya, beliau memberi perhatian khusus terhadap nasib harta karun yang memiliki kandungan sejarah tak ternilai itu," ujar Sultan Sepuh XIV.
Menurut Sultan Sepuh XIV, pelelangan itu menunjukkan pemerintah kurang memiliki sensitifitas terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan. Padahal, harta karun itu merupakan kekayaan budaya yang mestinya dilindungi. "Kami akan mengajukan penolakan dan keberatan. Sangat ironis, bila harta karun itu berpindah tangan ke luar negeri, nanti generasi penerus akan kehilangan akar sejarah. Masa, untuk mengenal bangsanya, mereka mesti harus ke luar negeri," ujar Sultan Sepuh XIV menggugat.
Sultan Sepuh XIV mengemukakan, Keraton Kasepuhan telah menyediakan satu hektare tanah di lingkungan keraton khusus untuk dijadikan museum. Bila pemerintah berniat melestarikan benda-benda cangar budaya itu, museum Keraton Kasepuhan bersedia menampung dan merawatnya. "Kami sediakan lahan satu hektare untuk menampung benda-benda bersejarah itu," tutur Sultan Sepuh XIV. (A-93/A-92/das)***
Surat penolakan itu merupakan pernyataan tertulis Sultan Sepuh XIII yang terakhir. Sampai wafatnya pada Sabtu (30/4), sikap tersebut tidak berubah. "Beliau bahkan berpesan kepada saya untuk melanjutkan penolakan tersebut," tutur Sultan Sepuh XIV yang mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini.
Pada akhir hidupnya, almarhum Sultan Sepuh XIII memberi perhatian khusus terhadap penemuan harta karun. Bahkan di tengah-tengah sakitnya, selama dalam perawatan, berkali-kali mempertanyakan nasib harta karun tersebut. "Sampai akhir hidupnya, beliau memberi perhatian khusus terhadap nasib harta karun yang memiliki kandungan sejarah tak ternilai itu," ujar Sultan Sepuh XIV.
Menurut Sultan Sepuh XIV, pelelangan itu menunjukkan pemerintah kurang memiliki sensitifitas terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan. Padahal, harta karun itu merupakan kekayaan budaya yang mestinya dilindungi. "Kami akan mengajukan penolakan dan keberatan. Sangat ironis, bila harta karun itu berpindah tangan ke luar negeri, nanti generasi penerus akan kehilangan akar sejarah. Masa, untuk mengenal bangsanya, mereka mesti harus ke luar negeri," ujar Sultan Sepuh XIV menggugat.
Sultan Sepuh XIV mengemukakan, Keraton Kasepuhan telah menyediakan satu hektare tanah di lingkungan keraton khusus untuk dijadikan museum. Bila pemerintah berniat melestarikan benda-benda cangar budaya itu, museum Keraton Kasepuhan bersedia menampung dan merawatnya. "Kami sediakan lahan satu hektare untuk menampung benda-benda bersejarah itu," tutur Sultan Sepuh XIV. (A-93/A-92/das)***
