DEMO PESANAN

24 Mar 2009 15:18 - Opic

Formasi Datangi Polwil Adukan Pelanggaran Galian C

SUMBER : Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) Selasa (24/3) siang tadi berunjuk rasa mendatangi kantor Polwil Cirebon mengadukan aktivitas galian pasir di lokasi terlarang seperti di Ciuyah dan Ajimut di Kecamatan Waled.

"Bupati sudah menutup galian pasir di Ciuyah pada Desember 2008 kemarin, tapi ternyata hingga saat ini aktivitas penggalian masih terjadi," katanya.

Dari aktivitas penggalian tersebut, menurut Dedi, Warga mengkhawatirkan terjadinya longsor yang akan menimbun desa yang ada di sekitar galian, selain itu truk-truk pengangkut pasir pun telah merusak jalan-jalan desa.

Unjuk rasa yang berlangsung selama 30 menit ini, kemudian mendapat tanggapan dari Kabag Ops Polwil Cirebon, Kompol Indra Ratana. indra berjanji akan segera melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Apabila benar terjadi maka dipastikan pihaknya akan mengambil tindakan tegas.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, massa pun akhirnya membubarkan diri. (BC-211)

sumber :dari Berita Cerbon

RILIS UNTUK MEDIA MASSA :

TERKAIT DENGAN BERITA DEMO OLEH FORMASI DIPOLWIL CIREBON, KAMI DARI TIM ADVOKASI PETAKALA GRAGE MENGKLARIFIKASI BAHWA KAMI TIDAK TERGABUNG DENGAN ORGANISASI TERSEBUT. DAN PEMIMIPIN DEMO YANG KEBETULAN NAMA DEPANNYA SAMA "DEDI...". KALAU DARI PETAKALA GRAGE ADALAH DEDDY MADJMOE yang sering dipanggil kang dedi kermit.

DARI AWAL ADVOKASI LINGKUNGAN YANG KAMI LAKUKAN UNTUK AZIMUT DAN CIUYAH SERTA DAERAH GALIAN TAMBANG LAINNYA, KAMI TIDAK AKAN MELAKUKAN DEMO TAPI MELALUI JALUR KEBIJAKAN PUBLIK DAN MEDIA. BAGI REKAN-REKAN AKTIVIS YANG INTERES DI KASUS GALIAN DIWALED KAMI SANGAT MENDUKUNG APAPUN YANG DILAKUKAN REKAN-REKAN. TERUS DAN TERUS...BERJUANG, MASIH BANYAK PR YANG HARUS KITA HADAPI.

UNTUK REKAN-REKAN KELOMPOK PECINTA ALAM(KPA)jangan gamang untuk maju, jangan takut dikatakan pahlawan kesiangan, lebih baik terlambat daripada NONTON terus...

JARINGAN TAMBANG

JATAM Luncurkan Program Dukungan Publik "Kita Terhubung"

on Thursday, 12 March 2009 Jakarta (12/03/09) - Bulan Maret 2009, JATAM kembali meluncurkan program “Dukungan Publik” "Kita Terhubung" atau We Are Connected, melalui website. Setelah hampir 6 tahun vakum, JATAM kembali menghidupkan program publik aktif dalam gerakan penyelamatan lingkungan melalui advokasi isu tambang dan energi. "Lewat upaya ini, JATAM mengajak warga negara Indonesia saling mendukung dan berkontribusi terhadap upaya menjamin keselamatan dan produktivitas rakyat serta fungsi layanan alam, baik di sekitar pertambangan, hingga kedaulatan negara mengurus kekayaan sumber daya tambang dan energinya', jelas Siti Maimunah, Koordinator JATAM. Jaringan Advokasi Tambang merupakan jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas. Sebelumnya, JATAM telah mendorong keterlibatan publik secara sukarela dalam kampanye-kampanyenya. Bergabung di website JATAM, terlibat aktif dalam event kolektif bersama panitia South to South Film Festival (StoS) dan kegiatan lainnya. Hingga pertengahan Maret 2009, telah tercatat 613 anggota website JATAM. Sedangkan StoS melibatkan sedikitnya 1000 orang. Program dukungan publik "Kita Terhubung" ini diharapkan dapat menyatukan kekuatan dukungan publik lebih luas dengan hasil maksimal. Program Dukungan publik kali ini akan diarahkan pada dukungan solidaritas hingga pengalangan dana. Dana yang terkumpul diperuntukan mendukung produksi dan distribusi bahan-bahan kampanye dan bacaan bagi publik terkait daya rusak industri tambang dan migas. Program ini akan mendukung perluasan dan kemudahan akses informasi, khususnya warga di lokasi-lokasi terpencil yang terancam industri tambang, dan juga pubik secara umum. JATAM percaya, informasi yang adil dan transparan adalah salah satu kunci utama untuk menjamin hak-hak warga negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berdaulat. JATAM mengundang setiap individu mendonasikan dana maksimal sebesar Rp 100.000 per tahun, atau mendonasikan Rp 100.000 pada produk bahan bacaan yang akan diperbanyak. Bahan bacaan ini nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat calon dan atau korban pertambangan, sekolah dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. JATAM akan melaporkan berkala lewat website hasil dukungan publik ini. Catatan: Kampanye We Are Connected merupakan satu gerakan solidaritas menghubungkan publik di kawasan-kawasan eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan dan migas dengan kawasan lainnya di Indonesia. Kampanye ini bertujuan menggalang dukungan terhadap Jaminan keselamatan dan produktivitas rakyat serta fungsi layanan alam, baik di sekitar pertambangan, hingga kedaulatan negara mengurus kekayaan sumber daya tambang dan energinya' Anda Dapat Mendukung Dengan : Donasi maksimal Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tahun. Kirimkan donasi Anda ke : BANK CIMB NIAGA Cabang. Mampang No. Rekening : 903-01-01045-00-2 Atas Nama : PERKUMPULAN JARINGAN ADVOKASI TAMBANG SWIFT CODE : BNIAIDJA Alamat Bank : Mampang Prapatan Raya No. 100 Jakarta Selatan, 12790 Telp. 021-7988884,7982170 Menjadi Sponsor produk publikasi JATAM seperti Buku, juga kunjungi SAUNG JATAM .

Poject Jalan Tol

Projek Tol Harus Perhatikan Kondisi Sekitar

Posted by mitradialog on Mar 11th, 2009 and filed under Cirebon Raya. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

WALED, Megaprojek jalan tol Kanci-Pejagan tidak boleh menjadi pembenaran atas aktivitas kendaraan tronton yang membawa muatan melebihi kapasitas dan daya dukung jalan. Sebab, jika terus dibiarkan akan mengganggu perekonomian di kawasan sekitar.
Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) Wilayah Cirebon Drs. H. Ano Sutrisno, M.M., menyatakan, saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke jalan provinsi yang longsor di Desa Waled Asem, Kec. Waled, Kab. Cirebon, akhir pekan lalu, diketahui bahwa kerusakan jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi, sangat parah. Hal itu terutama akibat aktivitas tronton yang melampaui batas.
“Seharusnya pembangunan jalan tol Kanci-Pejagan memerhatikan kondisi dan daya dukung jalan yang dilewatinya,” tutur Ano.
Ano menambahkan, jalan provinsi meliputi jalan yang menghubungkan satu daerah dengan daerah dalam ruang lingkup provinsi. Pemprov Jabar telah menganggarkan dana untuk pemeliharaan jalan sesuai kebutuhan. “Setelah dilihat seberapa parah kerusakannya, ternyata butuh dana ekstra untuk memerbaiki jalan yang rusak itu. Semestinya, pengusaha tidak memikirkan bisnis semata, tapi juga kekuatan jalan,” ujar Ano.

Semakin lebar
Jalan provinsi dari Losari, Pabedilan, Ciledug, dan Waled menuju Kab. Kuningan, tidak dirancang untuk dilewati truk tronton dengan bobot melebihi kapasitas kendaraan tersebut. Namun faktanya, mobil besar itu setiap hari mengangkut material untuk kebutuhan projek tol.
Untuk itu, Ano mengungkapkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar persoalan itu segera diselesaikan. Perlu dibuka komunikasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
“Kita mengetahui pembangunan tol Kanci-Pejagan merupakan projek nasional yang harus berjalan lancar. Namun harus juga tercipta situasi kondusif, dan dapat menyelesaikan dampak negatif akibat kegiatan projek,” paparnya.
Dihubungi secara terpisah, Ketua LSM Petakala Grage, Deddy Majmoe, memprediksi, longsoran jalan di Waled Asem akan semakin lebar. Sebab, jalan yang dibuat pada zaman penjajahan Belanda itu sudah tidak mampu menahan ratusan truk tronton yang melewati rute tersebut.
“Parahnya lagi, jalan di Bukit Maneungteung Azimut Waled itu sangat labil, dan lingkungan sekitar tidak mendukung. Jalan itu berada di atas tanah cadas, dan di bawahnya merupakan Sungai Cisanggarung, yang jaraknya dengan jalan hanya beberapa meter. Kalau kendaraan tidak diatur maka jalan yang ambrol akan melebar,” paparnya.
Deddy mengingatkan, rusaknya jalan provinsi tidak cukup diselesaikan dengan perbaikan. Perlu penegakan aturan mengenai tonase kendaraan. “Rupanya tonase kendaraan ini tidak diawasi secara ketat. Seharusnya, setiap kendaraan disesuaikan dengan kondisi jalan,” ungkapnya.(C-16)