Berita Dari Puri Cikeas Membuat Derita Porong

Wah aku benar-benar ga ngerti...tapi ikuti saja berita dari Jatam. Kamu saja yang pada baca bingung...blog apaan nih, kok isinya macam-macam...(Deddy kermit madjmoe, menjawab: "...yaa....terserah gue...dong ,mau nyontek apa saja, emang gue pikirin...., makan buah kedondong sama bijinya....kapok kan, keselek....!!!!!"). Pokoke ikuti saja dari pada bengong....

Oleh : Firdaus Cahyadi, Satu Dunia Pesta kemenangan SBY tidak dirasakan oleh warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang telah tiga tahun menjadi korban semburan lumpur Lapindo. Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada 8 Juli 2009, hari pilpres, memerintahkan warga tiga desa di Sidoarjo, yakni Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi di Porong, untuk segera mengungsi. Alasannya, kondisi kawasan tersebut telah membahayakan keselamatan jiwa. Perintah mengungsi itu muncul setelah terbakarnya semburan lumpur di kawasan tersebut. “Lanjutkan! Lanjutkan!,” teriak para pendukung Calon Presiden (Capres) 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seperti yang ditayangkan beberapa stasiun televisi pada Rabu (8/7). Setalah itu, SBY menyampaikan pidato terkait dengan hasil penghitungan cepat berbagai lembaga survey yang menempatkannya sebagai pemenang dalam pemilihan presiden (pilpres) 2009 ini. Nuansa ‘pesta’ kemenangan semakin terasa di Puri Cikeas, rumah pribadi SBY, dengan kehadiran beberapa petinggi partai politik yang menjadi pendukung SBY. Koran Tempo, Kamis (9/7), menuliskan bahwa Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hadir di kediaman SBY. Namun, pesta kemenangan SBY tidak dirasakan oleh warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang telah tiga tahun menjadi korban semburan lumpur Lapindo. Gubernur Jawa Timur Soekarwo pada 8 Juli 2009, hari pilpres, memerintahkan warga tiga desa di Sidoarjo, yakni Siring Barat, Jatirejo, dan Mindi di Porong, untuk segera mengungsi. Alasannya, kondisi kawasan tersebut telah membahayakan keselamatan jiwa. Perintah mengungsi itu muncul setelah terbakarnya semburan lumpur di kawasan tersebut. Kejadian itu seakan membuktikan bahwa pendekatan jual beli yang diperkenalkan oleh Presiden SBY dalam menangani korban lumpur tidak menyelesaikan masalah. Seperti diketahui melalui Peraturan Presiden (Perpres) 14 Tahun 2007, penyelesaian kasus semburan lumpur Lapindo secara legal telah mengesampingkan dampak kesehatan, lingkungan hidup, dan keselamatan manusia. Pola penyelesaian kasus Lapindo, menurut Perpres itu, diselesaikan dengan jual beli aset fisik korban. Dengan kata lain, hanya aset berupa tanah dan rumahlah yang diakui. Sementara, keselamatan manusia yang juga berpotensi terancam oleh semburan lumpur tidak mendapatkan perhatian yang layak. Celakanya, proses jual beli asset pun berjalan lambat. Beberapa kali pihak Minarak Lapindo Jaya (MLJ) mengingkari kesepakatan jual beli. Negara yang seharusnya melindungi kepentingan korban lumpur justru terlihat tak berdaya menghadapi Lapindo. Negara sepertinya membiarkan warga korban untuk berhadapan sendiri dengan sebuah korporasi besar, dalam rangka memperjuangkan hak-haknya . Jeritan pilu warga korban Lapindo, yang terusir dari rumahnya, harus menghirup udara yang beracun, harus menggunakan air tanah yang telah tercemar, seakan membentur dinding tembok-tembok Puri Cikeas. Akankah pesta di Cikeas menandai dilanjutkannya penderitaan korban Lapindo dalam lima tahun ke depan? Yaa sudah jangan banyak mikir...nanti kesambet lho...? Ya... LANJUTKAN...!!! LANJUTKAN...!!! AYO TERUS LANJUTKAN...Taaariik maannggg....!!!!! Melanjutkan ajah..., kok repot sih....?